Salah satu aspek penting dalam penegakan hukum maritim adalah infrastruktur yang mendukung. Infrastruktur Bakamla atau Badan Keamanan Laut merupakan salah satu lembaga yang memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan efektivitas penegakan hukum maritim di Indonesia.

Menurut Kepala Bakamla, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, infrastruktur Bakamla yang terus berkembang telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan penegakan hukum maritim. “Dengan adanya infrastruktur yang baik, kami dapat lebih efektif dalam melakukan patroli laut, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggaran hukum di perairan Indonesia,” ujarnya.

Infrastruktur Bakamla yang dimaksud meliputi berbagai fasilitas seperti kapal patroli, radar, dan pusat pengendali operasi maritim. Dengan adanya fasilitas tersebut, Bakamla mampu melakukan pemantauan secara real-time terhadap aktivitas di laut dan merespons dengan cepat terhadap ancaman keamanan maritim.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Infrastructure Initiative (IndII), Fauzi Ichsan, pembangunan infrastruktur Bakamla merupakan langkah yang tepat dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum maritim. “Infrastruktur yang memadai akan mempermudah proses pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran hukum di laut,” katanya.

Dalam sebuah wawancara dengan Kompas.com, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Agus H Purnomo, juga menegaskan pentingnya infrastruktur Bakamla dalam mendukung penegakan hukum maritim. “Dengan adanya infrastruktur yang memadai, Bakamla dapat lebih efektif dalam melindungi kedaulatan laut Indonesia dan mencegah berbagai aktivitas ilegal di perairan Indonesia,” ujarnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa infrastruktur Bakamla memiliki pengaruh yang besar terhadap peningkatan efektivitas penegakan hukum maritim. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, sangat diperlukan untuk terus mengembangkan infrastruktur tersebut guna menjaga keamanan dan ketertiban di laut Indonesia.