Penegakan Hukum Perikanan di Indonesia merupakan sebuah tantangan yang besar bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari tingginya tingkat illegal fishing hingga minimnya sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Zulficar Mochtar, “Penegakan hukum perikanan merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut kita. Namun, tantangannya sangat besar mengingat luasnya wilayah perairan Indonesia dan minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki.”

Salah satu solusi yang diusulkan adalah dengan meningkatkan kerja sama antara berbagai instansi terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian, dan TNI Angkatan Laut. Hal ini sejalan dengan pendapat Kepala Badan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPSDKP), Agus Suherman, yang menyatakan bahwa “Kerja sama lintas sektor dan lintas lembaga sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum perikanan di Indonesia.”

Selain itu, penggunaan teknologi yang lebih canggih seperti satelit dan sistem pemantauan laut juga dapat membantu memperkuat penegakan hukum perikanan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Center for International Forestry Research (CIFOR), penggunaan teknologi ini mampu mempercepat deteksi illegal fishing dan mengurangi kerugian ekonomi yang ditimbulkan.

Dengan adanya upaya kerja sama lintas sektor, penguatan penggunaan teknologi, serta peningkatan sumber daya manusia yang kompeten, diharapkan penegakan hukum perikanan di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Sehingga, keberlanjutan sumber daya laut kita dapat terjaga dengan baik untuk generasi mendatang.