Peran Peraturan Hukum Laut dalam Meningkatkan Keamanan Maritim Indonesia


Peran peraturan hukum laut dalam meningkatkan keamanan maritim Indonesia sangatlah penting untuk menjaga kedaulatan negara serta melindungi sumber daya alam yang ada di wilayah perairan Indonesia. Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah perairan yang luas dan potensi maritim yang sangat besar.

Menurut Prof. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, peraturan hukum laut merupakan landasan yang kuat dalam menegakkan keamanan maritim. “Dengan adanya peraturan hukum laut yang jelas dan tegas, Indonesia dapat melindungi wilayah perairannya dari ancaman berbagai pihak yang ingin mencari keuntungan secara ilegal,” ujarnya.

Salah satu peraturan hukum laut yang penting adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. UNCLOS memberikan dasar hukum yang kuat bagi Indonesia dalam menentukan batas wilayah negara serta hak dan kewajiban di laut lepas. Dengan adanya UNCLOS, Indonesia dapat mengatur pengelolaan sumber daya alam di wilayah perairannya secara berkelanjutan.

Selain UNCLOS, peran peraturan hukum laut juga tercermin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, diatur tentang kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam di wilayah perairan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia, Laksamana Muda Aan Kurnia, peraturan hukum laut sangat penting dalam meningkatkan keamanan maritim Indonesia. “Dengan adanya peraturan hukum laut yang ditaati oleh semua pihak, maka Indonesia dapat menciptakan stabilitas dan keamanan di wilayah perairannya,” ujarnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran peraturan hukum laut sangat vital dalam meningkatkan keamanan maritim Indonesia. Dengan menjalankan peraturan hukum laut dengan baik, Indonesia dapat melindungi kedaulatan negara serta sumber daya alam yang ada di wilayah perairannya. Semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, harus patuh terhadap peraturan hukum laut demi menjaga keamanan maritim Indonesia.