Peran hukum dalam penanganan tindak pidana laut di Indonesia sangatlah penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Tindak pidana laut seringkali melibatkan berbagai pihak, mulai dari nelayan ilegal hingga penyelundup barang terlarang. Oleh karena itu, hukum harus diterapkan secara tegas dan adil untuk menindak para pelaku kejahatan laut.
Menurut Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sjarief Widjaja, “Peran hukum dalam penanganan tindak pidana laut sangatlah penting untuk melindungi sumber daya laut Indonesia.” Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang mengatur mengenai perlindungan sumber daya laut Indonesia.
Namun, implementasi hukum dalam penanganan tindak pidana laut masih banyak mengalami kendala. Menurut Kepala Badan Keamanan Laut, Aloysius Confido, “Kerjasama antar lembaga penegak hukum masih perlu ditingkatkan untuk menangani tindak pidana laut secara efektif.” Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Doni Monardo, yang menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga terkait dalam menangani tindak pidana laut.
Peran hukum dalam penanganan tindak pidana laut juga melibatkan peran masyarakat dan LSM dalam memberikan informasi dan dukungan kepada aparat penegak hukum. Menurut Koordinator KontraS, Haris Azhar, “Masyarakat harus menjadi mata dan telinga aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus-kasus tindak pidana laut.” Hal ini penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana laut yang merugikan negara dan masyarakat Indonesia.
Dengan demikian, peran hukum dalam penanganan tindak pidana laut di Indonesia memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Diperlukan kerjasama antar lembaga terkait serta partisipasi aktif dari masyarakat dan LSM untuk menangani tindak pidana laut secara efektif dan adil. Semoga dengan upaya bersama, sumber daya laut Indonesia dapat terlindungi dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.