Penyidikan kasus perikanan di Indonesia merupakan suatu tantangan yang serius bagi penegakan hukum di negara ini. Dengan sumber daya alam laut yang begitu melimpah, kasus-kasus illegal fishing dan penangkapan ikan secara ilegal menjadi masalah yang terus menerus dihadapi oleh pihak berwenang.
Menurut Kepala Badan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPSDKP), M. Zulficar Mochtar, “Penyidikan kasus perikanan membutuhkan kerja sama yang kuat antara pihak kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait lainnya. Tantangan yang dihadapi antara lain adalah kurangnya bukti yang kuat, sulitnya mengumpulkan informasi dari para pelaku, serta minimnya saksi yang bersedia memberikan keterangan.”
Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan meningkatkan kerja sama antar lembaga terkait, memperkuat peran masyarakat dalam pengawasan perikanan, dan meningkatkan keterlibatan teknologi dalam penyidikan kasus perikanan.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, “Penggunaan teknologi seperti sistem pemantauan kapal (Vessel Monitoring System) dapat membantu pihak berwenang dalam melacak jejak kapal-kapal yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Hal ini akan memudahkan proses penyidikan dan penegakan hukum terhadap pelaku ilegal fishing.”
Dalam upaya penegakan hukum di sektor perikanan, tidak hanya diperlukan kerja sama antar lembaga pemerintah, namun juga peran aktif dari masyarakat. “Masyarakat sebagai konsumen perlu lebih peduli terhadap keberlangsungan sumber daya laut. Dengan melaporkan kegiatan illegal fishing yang mereka temui, masyarakat dapat berperan sebagai mata dan telinga pihak berwenang dalam upaya penyidikan kasus perikanan,” ujar Prigi.
Dengan adanya kerja sama yang kuat antara pihak berwenang, peran aktif masyarakat, dan pemanfaatan teknologi, diharapkan penyidikan kasus perikanan di Indonesia dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Hal ini akan membantu dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut Indonesia untuk generasi mendatang.